Politisi Busuk Lakukan Pendiskreditan Terhadap KPK, Siapa yang Dimaksud?

Politisi Busuk Lakukan Pendiskreditan Terhadap KPK, Siapa yang Dimaksud?
Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Foto: Net)

KabarJakarta.com - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai pemberitaan di salah satu media massa yang berjudul ‘Manuver Firli Menjegal Anies’, dicurigai sebagai upaya dari politisi busuk yang menghindari penegakan hukum.

“Ini pola playing victim yang dimainkan oleh para pendukung dan loyalis politikus busuk yang lahir di era reformasi,” kata Hari Purwanto melalui siaran persnya, Minggu (2/10/2022).

Seharusnya, kata aktivis 98 ini, lahirnya lembaga anti korupsi seperti KPK dalam memberantas korupsi dan proses penegakan hukum didukung oleh publik, bukannya justru dipojokkan.

“Kita sama-sama tahu, KPK itu banyak musuhnya dan banyak yang ingin menjatuhkannya. Tapi, sekuat apapun badai yang mencoba menjatuhkan kredibilitas KPK, murni dimainkan oleh politisi busuk yang sengaja ingin membusukkan kinerja KPK,” ujarnya.

Dia pun melihat ada beberapa media yang mencoba menggiring dan membangun opini sesuai keinginan pemilik modal dan kepentingan politik.

“Ketika jagonya terjepit karena persoalan hukum dan korupsi, lalu para pendukungnya, di antaranya media tertentu, mulai membangun opini dengan melakukan pendiskreditan terhadap lembaga hukum yang selama ini bekerja berdasarkan Undang Undang yang berlaku sebagai payung hukumnya,” ucap Hari.

“Inilah cara politik yang dilakukan untuk memangkas proses hukum yang berjalan. Padahal dalam proses hukum ada aturan UU yang mengikat bagi penegak hukum dalam memeriksa seseorang, khususnya di kasus korupsi,” tuturnya.

“Apalagi pemeriksaan yang dilakukan atas jabatan yang dipegangnya,” tambah Hari.

“Pemeriksaan KPK terhadap seorang gubernur karena kapasitas jabatan dan pengguna anggaran dalam APBD,” tambahnya.

Hari melihat ada bentuk kepanikan dari kubu atau pendukung gubernur tersebut karena proses hukum di KPK RI berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harus dilakukan pendiskreditan terhadap lembaga hukum tersebut.

"Langkah penegakan hukum coba dialihkan dengan mencari dukungan ke lapangan politik, sehingga akan mencoba menarik dukungan publik bahwa ini langkah KPK akan dibilang seperti judul media tersebut,” pungkasnya.

Penulis : Ismanto

Editor : Zultamzil

Cek Fakta
CEK FAKTA LAINNYA