Banding Putusan PTUN UMP DKI, Anies Ingin Terciptanya Ekonomi yang Merata di Jakarta

Banding Putusan PTUN UMP DKI, Anies Ingin Terciptanya Ekonomi yang Merata di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta soal besar UMP DKI Jakarta Tahun 2022. (Foto: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN)

KabarJakarta.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan tentang pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap penurunan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Anies menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita hormati proses hukum. Kita sudah mengajukan banding dan nanti kita tunggu keputusannya di PTUN,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, kemarin.

Anies menyatakan dirinya tidak ingin menduga-duga hasil pengajuan banding tersebut. Namun, dirinya yakin majelis hakim akan mempertimbangkan banding yang telah diajukannya secara serius ini.

“Hasilnya kita lihat saja nanti. Kita tidak mau berandai-andai, tapi kami yakin majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini. Kita ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang, bukan karena takut terjadi rasa tenang, tapi karena semua merasakan keadilan,” ujarnya.

Anies juga berharap majelis hakim mempertimbangkan juga faktor-faktor agar perekonomian DKI Jakarta tumbuh secara berkualitas. Pertumbuhan yang dimaksud ialah pertumbuhan yang dapat dirasakan secara merata.

“Dan kami berharap majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor itu supaya Jakarta perekonomiannya tumbuhnya berkualitas. Berkualitas bagaimana, sih?” ucap Anies.

“Tumbuh berkualitas itu artinya, ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara. Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu tidak setara, itu namanya pertumbuhan yang tidak berkualitas,” tambahnya.

Anies Baswedan Banding Putusan PTUN Soal UMP DKI

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait penurunan UMP. Melalui banding ini, Pemprov DKI Jakarta berharap nilai UMP dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

“Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan,” kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).

Yayan mengatakan UMP DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan sejumlah aspek, dari angka inflasi hingga kesejahteraan hidup pekerja. Atas dasar itulah, Pemprov DKI mengajukan permohonan banding.

Sebelum memutuskan mengajukan upaya banding, pihaknya telah mengkaji dan mempelajari putusan majelis hakim secara komprehensif. Hasilnya, pihaknya memandang putusan majelis hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan.

“Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujarnya.

Kendati demikian, Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis hakim, kata dia, membenarkan kewenangan Anies Baswedan dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Penulis : Sofyan

Editor : Adi S

Cek Fakta
CEK FAKTA LAINNYA