KabarJakarta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana aksi demonstrasi buruh terkait tuntutan penyesuaian UMP 2026.
Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
Ia menegaskan unjuk rasa tetap difasilitasi secara aman dan tertib.
“Saya berharap demo berlangsung kondusif dan tidak mengganggu keamanan Jakarta,” ujar Pramono di Monas, Senin (29/12/2025).
Pramono menyebut mayoritas peserta aksi berasal dari luar Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI tetap bertanggung jawab menjaga stabilitas ibu kota.
“Kami tetap menjaga kondusivitas dan keamanan Jakarta karena itu sangat penting,” katanya.
“UMP Jakarta tertinggi dan kenaikannya cukup tinggi,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan penetapan UMP menggunakan nilai alpha 0,75. “Upah Minimum Jakarta saat ini lebih dari Rp5,7 juta,” jelasnya.
Pemprov DKI juga memberikan berbagai insentif tambahan bagi pekerja ber-KTP Jakarta.
Insentif tersebut meliputi transportasi gratis dan subsidi kebutuhan pokok. “Transportasi gratis, pangan murah, serta air PAM Jaya kami subsidi,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal memastikan buruh menggelar aksi di Istana Negara.
Aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12). Said menyebut buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026.
Menurut Said, biaya hidup Jakarta tidak lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. “Tidak masuk akal biaya hidup Jakarta lebih murah dari Bekasi atau Karawang,” kata Said.
Ia membandingkan UMP Jakarta dengan upah minimum kawasan industri Jawa Barat.
UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan. Sementara UMP Bekasi dan Karawang mencapai Rp5,95 juta per bulan.
Said menilai kondisi tersebut menciptakan ketimpangan upah. “Upah bank internasional justru lebih rendah dari pabrik panci,” ujarnya.
Ia menegaskan situasi tersebut tidak mencerminkan keadilan ekonomi. “Hal itu jelas tidak masuk akal,” tambah Said.
KSPI meminta Gubernur DKI merevisi UMP Jakarta 2026. Ia menuntut UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,89 juta per bulan.
