KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pengoperasian dua rute baru layanan Transjabodetabek, yakni Bekasi–Cawang yang mulai beroperasi pada Jumat (16/5), serta PIK–Blok M yang akan menyusul pada pekan depan. Kedua rute ini akan melengkapi layanan rute sebelumnya, seperti Alam Sutera–Blok M, dalam upaya mengurangi kemacetan Ibu Kota dengan mengintegrasikan transportasi lintas wilayah Jabodetabek.
“Besok hari Jumat adalah dari Bekasi ke Cawang, pekan depannya dari PIK ke Blok M, yang semuanya nanti akan bisa menggunakan yang disebut Transjabodetabek,” kata Pramono saat menghadiri acara di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Menariknya, layanan Transjabodetabek ini akan digratiskan bagi 15 golongan masyarakat, termasuk warga di luar Jakarta. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI terhadap mobilitas masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di kawasan metropolitan.
“Dan akan kita gratiskan juga 15 golongan walaupun mereka bukan warga Jakarta,” ungkap Pramono.
Namun, Gubernur belum merinci kategori 15 golongan yang dimaksud. Sebelumnya, layanan Transjakarta digratiskan bagi sejumlah kelompok seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, hingga tenaga kesehatan.
Pramono menegaskan bahwa peluncuran rute Transjabodetabek merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan kemacetan yang terjadi akibat tingginya volume pergerakan manusia ke dan dari Jakarta.
“Kemacetan di Jakarta itu terjadi di pagi hari ketika 3,5 juta orang masuk Jakarta, dan sore hari ketika mereka pulang. Maka kita butuh solusi integratif, bukan hanya dari dalam Jakarta, tapi dari seluruh wilayah Jabodetabek,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan urban lainnya seperti polusi udara, pengelolaan sampah, dan banjir. Salah satu fokus utamanya adalah melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang disebut menyumbang 40 persen banjir di Jakarta.
“Mudah-mudahan penanganan kemacetan, polusi, sampah, banjir bisa kita tangani secara bertahap,” tutup Pramono.
Langkah ini mempertegas arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mereduksi tekanan terhadap infrastruktur jalan yang kian padat.
