KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) resmi meluncurkan program pendidikan militer bagi siswa bermasalah, yang akan mulai dilaksanakan pada Jumat, 2 Mei 2025. Program ini menyasar siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai mengalami permasalahan kedisiplinan atau kenakalan remaja, dengan persetujuan terlebih dahulu dari orang tua atau wali murid.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, menegaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dirancang sebagai bagian dari strategi pembentukan karakter siswa melalui pendekatan bela negara.
“Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya,” ujar Deden, Kamis (1/5/2025).
Ia menekankan bahwa meski berada di bawah pelatihan pendidikan militer yang dilaksanakan di barak TNI, para siswa tetap akan mendapatkan pembelajaran akademik dari guru sekolah masing-masing. Disdik Jabar akan mengatur pendampingan langsung, baik dari pihak sekolah maupun dinas, untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Para siswa tidak akan tercerabut dari akar sekolahnya, karena tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Disdik Provinsi Jawa Barat,” jelas Deden.
Kurikulum program ini merupakan hasil kolaborasi antara kurikulum akademik sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan oleh TNI. Kurikulum militer akan fokus pada pembentukan disiplin, semangat nasionalisme, serta pembenahan sikap dan perilaku siswa. Deden menyebut bahwa indikator perubahan perilaku akan dijadikan acuan untuk menentukan kapan siswa dianggap layak kembali ke rumah dan sekolah asalnya.
“Kurikulumnya kolaborasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, bahkan ada indikator yang ditetapkan ketika siswa ini dinyatakan sudah berubah,” tambahnya.
Deden juga membuka peluang keterlibatan prajurit TNI yang memiliki kompetensi pendidikan untuk turut mengajar jika dibutuhkan. Namun, keterlibatan TNI dalam konteks ini dibatasi hanya untuk materi yang relevan dengan kedisiplinan dan pembentukan karakter.
Program ini tidak hanya menjadi bentuk intervensi terhadap kenakalan remaja, tetapi juga diharapkan menjadi upaya jangka panjang dalam mengatasi degradasi karakter di kalangan pelajar. Menurut Deden, pendidikan karakter yang dibangun melalui pendekatan militer dinilai lebih efektif dalam membentuk sikap positif pada siswa yang sebelumnya menunjukkan perilaku menyimpang.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, untuk memberikan dukungan dan pengawasan kepada siswa peserta program.
“Dukungan dari semua elemen ini sangat dibutuhkan untuk mengontrol anak-anak yang telah mengikuti program tersebut, sehingga tidak kembali bermasalah,” ujarnya.
Dengan pelaksanaan yang dimulai pada awal Mei ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap program pendidikan militer ini mampu menjadi solusi alternatif yang membangun bagi siswa bermasalah, dan menjadi model percontohan pendidikan karakter di daerah lain di Indonesia.
