KabarJakarta.com — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis untuk mendukung pendanaan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang di sepanjang pesisir Ibu Kota. Proyek vital ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun setiap tahun.
“Regulasinya perlu kita atur dengan baik,” ujarnya, Kamis (19/6), menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung pemanfaatan potensi PAD secara optimal.
Menurut Khoirudin, DPRD tengah mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran guna menggali potensi besar dari sektor tersebut. Ia menilai perparkiran sebagai sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal, namun sangat menjanjikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
“Untuk menambah pendapatan, saat ini kami sedang membentuk Pansus Perparkiran, karena sektor ini memiliki potensi luar biasa,” ungkapnya.
Selain itu, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) disebut juga memiliki prospek signifikan sebagai penyumbang PAD. Namun, regulasi yang belum optimal kerap menjadi kendala teknis.
“Hanya saja, regulasinya perlu kita atur dengan baik agar pendapatan dari sektor ini bisa masuk ke kas daerah,” imbuhnya.
Khoirudin turut menyoroti banyaknya aset milik Pemprov DKI, seperti lahan kosong, yang belum dimanfaatkan secara produktif. Ia mendorong agar aset-aset tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk kepentingan bisnis maupun pelayanan publik.
“Tanah-tanah kosong yang terbengkalai itu harusnya bisa diberdayakan untuk menambah pendapatan,” ujarnya.
Dengan optimalisasi seluruh potensi tersebut, Khoirudin yakin pembangunan Giant Sea Wall bisa dibiayai secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui PAD dan sumber pendanaan lainnya.
“Jika seluruh potensi ini bisa dimaksimalkan, maka pembangunan tanggul laut sangat mungkin terealisasi tanpa terlalu bergantung pada pusat,” tandasnya.
