KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlambatan progres pembangunan enam sekolah di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono saat mengunjungi RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (26/5/2025).
“Kami akan segera menindaklanjuti,” tegas Pramono saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai proyek pembangunan sekolah yang dinilai tak sesuai target waktu.
Menurut Pramono, ia telah menerima laporan tentang keterlambatan proyek pembangunan sekolah tersebut dan akan memberikan perhatian khusus terhadap temuan yang disampaikan oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK.
“Apapun yang menjadi temuan KPK, termasuk temuan BPK tadi, kami akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru untuk menaruh perhatian penuh terhadap masalah tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi tidak akan menunda-nunda dalam menangani persoalan yang menyangkut akuntabilitas dan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan.
“Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru, supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK. Karena pasti ada sesuatu yang seharusnya bulan April atau Mei ini selesai,” katanya.
Selain merespons temuan dari KPK, Pramono juga menyebut pihaknya tengah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun tetap menerima sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti.
“Dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, kami berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu 60 hari. Sebelum tenggat waktu tersebut, semua yang direkomendasikan akan kami selesaikan,” tutur Pramono.
Ia menambahkan, langkah responsif terhadap temuan lembaga pengawas merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Begitu juga dengan yang sama, apa yang menjadi temuan KPK atau lembaga penegak hukum lainnya, kami akan tindak lanjuti. Tidak boleh ada yang dibiarkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, KPK dalam laporan terbarunya menemukan adanya kejanggalan dan keterlambatan progres dalam pembangunan enam sekolah di DKI Jakarta. Temuan ini menjadi perhatian publik, mengingat pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam pelayanan dasar pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat segera menyelesaikan proyek-proyek tersebut agar siswa tidak terdampak dan kualitas pendidikan di ibu kota tetap terjaga.
