KabarJakarta.com — Sebanyak 66 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA di Jawa Barat (Jabar) ditetapkan sebagai pelopor implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk mencegah perkawinan anak dan menghapus perundungan (zero bullying) di lingkungan pendidikan.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar, Siska Gerfianti, dalam acara Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi Sekolah Siaga Kependudukan yang digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa, 29 April 2025.
Siska menyampaikan sambutan mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, menegaskan bahwa kehadiran SSK merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan kependudukan, terutama yang menyasar kelompok anak dan remaja. “Sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sarana membentuk nilai-nilai kehidupan, merencanakan masa depan, mempelajari kesehatan reproduksi, serta membangun empati dan relasi sosial yang sehat bagi remaja,” kata Siska.
Ke-66 sekolah yang ditetapkan sebagai SSK berasal dari 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sekolah-sekolah ini diharapkan menjadi model bagi sekolah lain dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik.
Siska menekankan bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Perlu sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Ini bukan hanya soal membentuk pola pikir dan perilaku sehat generasi muda, tapi juga menyediakan ruang aman bagi anak untuk bertumbuh secara sosial, emosional, dan intelektual,” jelasnya.
Permasalahan seperti pernikahan dini dan perundungan masih menjadi isu serius di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sekitar 50 juta jiwa. Oleh karena itu, kehadiran SSK menjadi strategi penting dalam mengintervensi masalah sejak dini di lingkungan sekolah.
Siska juga mengingatkan risiko besar dari perkawinan anak, seperti putus sekolah, terbatasnya akses pendidikan, rendahnya peluang kerja, hingga meningkatnya risiko kesehatan reproduksi. Ia berharap, melalui edukasi dan pendekatan berbasis sekolah, kesadaran remaja akan pentingnya merencanakan masa depan dapat meningkat.
“Anak-anak harus dilindungi hak-haknya agar tumbuh menjadi generasi emas yang berdaya saing tinggi. Jika mereka terbebas dari perundungan dan perkawinan anak, maka cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya optimistis.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai unsur perangkat daerah lintas sektor, komunitas, serta para narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, kalangan profesional kesehatan, dan Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor, Herman Lasrin, yang mewakili salah satu sekolah pelaksana SSK.
Turut hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Lima Faudiamar, serta para Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dari berbagai Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Barat.
