KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa gangguan sistem layanan yang dialami Bank DKI tidak menimbulkan dampak terhadap dana nasabah maupun distribusi bantuan sosial, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Tidak ada satu pun nasabah yang terdampak secara langsung. Gangguan terjadi pada rekening milik Bank DKI yang berada di Bank BNI, bukan pada rekening individual nasabah,” ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/4).
Ia menambahkan, sejak hari sebelumnya, pihaknya telah menginstruksikan Bank DKI untuk segera menormalkan seluruh fasilitas transaksi agar layanan kembali berjalan seperti semula.
“Kerugian hanya terjadi pada pihak Bank DKI sebagai institusi. Nasabah tidak mengalami kerugian apapun,” tandasnya.
Lebih lanjut, Pramono juga memastikan bahwa tidak terdapat kebocoran dana yang berkaitan dengan skema bantuan sosial dari Pemprov, termasuk dana pendidikan dan kesejahteraan warga yang disalurkan melalui program KJP.
“Dana tersebut merupakan dana cadangan atau deposito milik Bank DKI. Masyarakat tidak perlu risau,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan resmi dari jajaran direksi Bank DKI mengenai insiden gangguan sistem yang terjadi.
“Pertemuan itu bersifat evaluatif. Direksi menyampaikan laporan, kami menelaah dan mengambil langkah. Keputusan untuk membebastugaskan Direktur IT Bank DKI merupakan bagian dari penanganan serius atas persoalan ini,” ungkap Pramono.
Namun saat ditanya mengenai besaran kerugian akibat gangguan tersebut, Pramono memilih untuk tidak mengungkap secara rinci.
“Soal nilai kerugian, biar menjadi domain pihak Kepolisian, Bareskrim, dan Bank DKI untuk menginformasikannya secara resmi,” pungkasnya.
