KabarJakarta.com- Dinas Pendidikan Jawa Barat berencana membangun 11 unit sekolah baru pada tahun anggaran 2025.
Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto mengatakan, pembangunan sekolah baru akan difokuskan pada daerah-daerah pelosok yang angka usia sekolahnya tinggi, tetapi belum memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai.Kursus online terbaik
“Dari tahun 2005 kami itu ada 11 unit sekolah baru yang akan dibangun, itu biayanya bervariasi tiap sekolah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, Selasa, 1 Juli 2025.
Ia menerangkan, pembangunan sekolah baru merupakan program prioritas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam upaya pemerataan akses pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah di kawasan pelosok.
Selain itu, upaya lainnya ialah penambahan ruang kelas baru untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kerap kesulitan mendapatkan bangku di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.Kursus online terbaik
“RKB (ruang kelas baru) itu ada di setiap kabupaten dan kota. Kami prioritaskan sesuai dengan kebutuhan mereka, ruang kelas itu. Kemudian unit sekolah baru juga sama, untuk kecamatan-kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya SMA dan SMK,” kata Purwanto.
Purwanto menjelaskan, dua program tersebut pada tahun 2025 akan difokuskan di sejumlah daerah, seperti Bogor, Bandung, Bekasi, Tasik, Purwakarta, dan Sukabumi.
Kendati demikian, saat ini pihaknya tengah menghitung keperluan anggaran untuk pelaksanaan dua proyek tersebut.
Namun, terkait lokasi, sudah ditetapkan dan diprioritaskan bagi kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.
“Sudah siap tanahnya, sudah ada yang menghibahkan atau kami sudah punya tanah di situ. Sekolah ya kan bertahap harus ada tanahnya dulu,” tuturnya.
Ia menegaskan, Disdik Jabar tidak khawatir dengan kebutuhan anggaran kedua program tersebut, mengingat alokasi untuk keperluan pemerataan pendidikan mengalami kenaikan menjadi 34 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kalau tahun sekarang sendiri itu ada kenaikan. Khusus pendidikan itu ya ada kenaikan, itu kami hampir 34 persen,” pungkas Purwanto.
