Kabarjakarta.com - Calon gubernur Jakarta dari jalur independen Faisal Basri akan membuat pemetaan standar kompetensi, target kinerja berbasis individual, membuat rapor individu untuk para PNS, dan meredistribusi peran dan kewenangan kepada lima walikota dan satu bupati di DKI Jakarta.

Rapor untuk mengukur kinerja pada PNS di DKI tersebut akan dibuat setiap enam bulan. Hal itu dilakukan agar PNS yang berprestasi dan kinerjanya baik mendapat remunerasi yang lebih adil. Sistem birokrasi di Pemerintah Daerah DKI Jakarta selama ini tidak efektif karena tidak merekrut orang-orang terbaik untuk berkiprah di pemda.

“Di Jakarta ini, tidak ada upaya untuk merekrut orang-orang terbaik demi perbaikan kualitas birokrasi,” jelas Faisal di kediamannya di Jalan Ciasem IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/6).

Menurut dia, di zaman Gubernur Ali Sadikin, ada sistem perekrutan yang memungkinkan lulusan-lulusan terbaik untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

“Kalau zamannya Ali Sadikin, the best dari ITB dan UI direkrut lewat mekanisme tertentu. Sekarang tidak ada lagi kepedulian pada kualitas birokrasi. Akibatnya, sebagai misal, ada pengawas bangunan bertitel SH, lalu dia disuruh sekolah lagi, sekolah yang masuk malam. Jadi, yang penting asal ada. Rusak caranya kalau begini,” kata dia.

Menurut dia, dengan relatif bagusnya gaji pegawai di Pemda DKI Jakarta, tentu itu bisa menjadi jenjang karier yang kompetitif bagi para lulusan terbaik itu.

“Bahkan, kalau bagus, dia bisa direkrut ke tingkat nasional. Pada kesempatan pertama, harus direkrut orang-orang yang kompeten di bidangnya,” kata dia.

Faisal mengritik banyaknya orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya yang pada akhirnya tidak bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang inovatif.

“Harus ada ide-ide yang sifatnya breakthrough. Yang sekarang ini tidak ada inovasi, tidak nyambung ide-idenya,” kata dia.

Faisal akan membangun satu program reformasi berdasarkan pengalamannya sebagai mantan komisioner KPPU dan rektor Perbanas. Pada saat itu, Faisal Basri menangani kasus-kasus korupsi sehingga mengetahui trik-trik koruptor.

Ke depan, program reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah memberikan rapor penilaian kinerja pegawai dan mengharuskan pejabat eselon 3 ke atas untuk melaporkan harta kekayaannya kepada publik.

Selain itu, Faisal juga akan membangun pusat layanan satu pintu di keenam wilayah DKI serta implementasi transaksi keuangan dan perpajakan yang ditarik pemda dengan sistem elektronik (cash online register).

“Ini bagian dari transparansi. Jadi, berapa jumlah pendapatan pemda dari pajak tercatat dengan baik,” tutup Faisal.