KabarJakarta.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan maraknya korupsi yang dilakukan banyak kepala daerah karena pengeluaran politik yang lebih besar ketimbang pendapatan resmi yang diterima. 

Dahlan menjelaskan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi bupati sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Sementara itu biaya untuk mejadi Gubernur berkisar antara Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar.

Sementara itu pendapatan yang diraih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 15 juta per bulan untuk seorang bupati dan sekitar Rp 20 juta perbulan untuk jabatan Gubernur. 

Meski ada berbagai tunjangan menurut Dahlan jumlahnya tetap tidak sebanding dengan pengeluaran yang diterima. Maka itu solusi untuk mencegah korupsi kepala daerah adalah dengan menurunkan ongkos politik. "harus ada komitmen menurunkan biaya politik selama pemilihan kepala daerah," ujarnya.