/**/
Jumat, 18 April 2014

(Tulisan lama) Partai Keadilan Sejahtera: Gerakan Tarbiyah indonesia

Oleh Reiza_Patters pada April 9th, 2012

Beberapa tahun belakangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai partai yang paling banyak dibicarakan publik. Dengan membawa citra partai dakwah, partai ini kemudian dianggap sebagai entitas kekuatan baru yang mewarnai perpolitikan negeri ini. Dan masyarakat pun mulai menggantungkan harapannya ke pundak PKS untuk mengusung perubahan yang selama ini tidak pernah tercapai.

Dengan berbagai slogan-slogan kampanye yang mengusung tentang partai baru yang bersih dari KKN, partai yang berisikan orang-orang yang kuat ilmu dalam agama dan salih dalam beribadah, mereka bergerak dilingkungan mesjid-mesjid dan kampus-kampus, karena pada umumnya, para kader PKS memang sebagian besar adalah aktifis-aktifis dakwah di kampus-kampus dan tokoh-tokoh yang sering mengisi pengajian rutin pada berbagai majelis ta’lim dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat.

Dalam hal berdirinya PKS tidak terlepas dari maraknya gerakan keislaman yang berideologi transnasional yang kemudian ber-metamorfrosis menjadi gerakan atau organisasi keislaman di era pra-kemerdekaan RI seperti Sarekat Islam/SI (1911), Parmusi/Persatuan Muslimin Indonesia, PII/Partai Islam Indonesia (1938),Muhammadiyah (1912), dan NU/Nahdlatul Ulama (1926) yang kemudian menjelma menjadi gerakan perlawanan politik terhadap penjajahan Belanda, Portugis, dan Jepang adalah hakikat dan fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Sasaran atau tujuan gerakan ini bukanlah untuk memecah belah keutuhan bangsa Indonesia, justeru ia bertujuan menyatukan kembali kedaulatan Indonesia yang telah tercabik-cabik akibat munculnya berbagai kerajaan, seperti kerajaan Perlak, Demak, Fatahilah, dll. Para sejarawan menamakan era 1900 sebagai era kebangkitan dan pembebasan.

Di tinjau dari sejarah, gerakan tarbiyah (PKS) menjadi memiliki pengaruh yang agak kuat di masyarakat sejak tahun 1990-an, apalagi sejak keterlibatan alumni-alumninya dari Timur Tengah. Ada perubahan-perubahan metode, materi dan nama atas identitas gerakan tarbiyah ini, terutama sebelum reformasi berlangsung. Namun perubahan terus dilakukan pada saat reformasi telah berlangsung 1998.
Gerakan tarbiyah melakukan gerakan pada masyarakat dengan berbasiskan masjid-masjid, semula dari masjid kampus sebagaimana awal pendiriannya. Masjid Salman ITB dan Masjid Al Falah di IPB Bogor adalah cikal-bakal gerakan tarbiyah yang berlangsung di Indonesia. Khusus gerakan tarbiyah yang kemudian menjelma dalam bentuknya Partai Keadilan (Partai Keadilan Sejahtera) dengan rinci dibahas oleh Ali Said Damanik (2001) dimana ia membahas dengan detail seluk beluk gerakan tarbiyah, sejarahnya, siapa para tokohnya, apa aktivitasnya, dimana mereka bergerak, di kampus-kampus dan sekolah-sekolah tingkat menengah, sampai ke mushola-mushola.

Tema-tema yang disampaikan dan ideologisasi yang dibuatnya, dibahas dengan rinci sehingga memberikan gambar terkait gerakan tarbiyah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (sekarang ini).

Gerakan keislaman yang muncul sejak permulaan abad 19 tidak pernah berhenti karena berhentinya penjajahan Belanda, ia terus melakukan perubahan, penyesuaian, dan penyegaran yang dibingkai dalam berbagai format, sebutan atau istilah yang beragam disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan dunia Islam global. Hal ini akan terus dilakukan mengingat kejayaan Islam yang hakiki yaitu berdirinya Khilafah Islamiyah sebagai tujuan akhir bagi gerakan keislaman belum kunjung terwujud. Umat Islam secara global masih mengalami kemunduran dan keterpurukan baik di bidang ekonomi, militer, politik, pendidikan, peradaban, ilmu pngetahuan dan teknologi. Di samping masih menguatnya hegemoni dan penjajahan Barat atas dunia Islam, dan semua ini menjadi inspirasi bagi para tokoh pembaharu pergerakan Islam untuk terus melakukan gerakan pembaharuan Islam dalam semua aspeknya, tak terkecuali politik.

Seorang orientalis Barat, Lothrop Stoddard (1966) berusaha menyingkap rahasia di balik kemunculan berbagai pergerakan kebangkitan keislaman. Kesimpulan beliau adalah: “Hakikat mendasar bagi munculnya perlawanan bangsa Indonesia pada substansinya adalah hakikat perlawanan umat Islam yang disinari oleh gerakan salaf , dan dari sanalah semua gerakan modern dan gerakan nasional terpengaruh secara massif”.

Perang Padri di Sumatera Barat yang dikomandani Tuanku Imam Bonjol adalah sebuah gerakan pembaharuan keislaman yang terinspirasi oleh gerakan salaf di Timur Tengah. Demikian pula, berdiri dan eksisnya kerajaan Arab Saudi hingga kini berkat kerja sama antara pihak kerajaan dengan tokoh pembaharu Islam modern, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana antara keduanya ada kesamaan ideologi yang harus diperjuangkan. Tidak terkecuali Republik Islam Pakistan, ia dapat berdiri dan esksis berkat perjuangan para tokoh pergerakan pembaharuan Islam, yaitu Abul A’la Al-Maududi, sang penggagas two nation teory, yang akhrinya negara ini dapat memisahkan diri dari India dengan kedaulatan penuh. Hingga kini beliau dianggap the founding father negara Pakistan.

Dengan demikian, jelaslah pula bahwa sebagai sebuah komunitas masyarakat yang berpenduduk mayoritas muslim tidak mungkin bangsa Indonesia ini dapat mengisolasikan diri dari keterlibatannya dalam gerakan pembaharuan dunia Islam dan tokoh-tokohnya sebagaimana penjelasan di atas. Dan sebagai kekuatan baru yang berkembang, di Indonesia PKS, menjadi salah satunya, sebuah partai yang dibangun dengan basis kekuatan Gerakan Tarbiyah.

Dalam perkembangannya, fenomena yang terjadi terhadap partai ini dan perolehan suaranya sangat menarik untuk dianalisa, hanya dalam satu tahun umurnya, PKS (sebelumnya bernama Partai Keadialn/PK) meraih sekitar 1.6 % suara (Fathudin Dja’far, 2009). Partai Keadilan berhasil meraup 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten) dalam pemilu 1999 yang merupakan Pemilu pertama yang mereka ikuti. Tidak hanya itu tapi juga menempatkan salah satu kader terbaiknya menjadi menteri di tatanan kabinet, yaitu Presiden Partai, Nur Mahmudi Ismail, sebagai Menteri Kehutanan.

Pada pemilu 1999 ini, meski tidak memenuhi standar electoral threshold, PKS (ketika itu masih bernama Partai Keadilan/PK) berhasil meraih 1,36 persen suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Hasil ini menempatkan PKS sebagai partai terbesar ketujuh di Indonesia di bawah PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah partai baru yang tidak memiliki sejarah besar di masa lalu. Prestasi ini juga luar biasa mengingat PKS mampu mengungguli partai-partai lain yang punya sejarah besar di masa lalu seperti PSII, Murba, IPKI, PPII Masyumi, juga Masyumi Baru. PKS juga mengalahkan partai-partai baru yang dipimpin oleh tokoh yang sangat marketable seperti PUDI pimpinan Sri Bintang Pamungkas, PUI pimpinan Deliar Noer dan Harun Al Rasyid, PDR pimpinan Adi Sasono, dan PRD pimpinan Budiman Sudjatmiko (Faried F Saenong, 2007).

Dalam pemilu 2004 telah terjadi lonjakan perolehan suara yang sangat fenomenal untuk sebuah partai yang oleh beberapa kalangan masih dianggap sebagai partai anak bawang. Perolehan suara sebanyak 7,34% dari jumlah total setara dengan 8.325.020 suara dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi yang ada di DPR. Dan hasil ini juga berhasil menempatkan Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.

Dari perhitungan suara skala nasional pada pemilu 2009, PKS mendapatkan suara sebesar 8.206.955 suara atau 7,88%, dan menempatkan partai ini diurutan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009 ini. Dan dari jumlah suara ini, PKS menempatkan 59 orang wakilnya di Legislatif (sumber: KPU http://pemilu.detiknews.com).

 

Tarbiyah di Indonesia

Berdasarkan paparan singkat diatas, kita dapat katakan bahwa pada Pemilu 2009 yang lalu, adalah merupakan awal kebangkitan pemilih rasional dalam menentukan pilihannya, dimana diharapkan mengarah pada terbentuknya Politik Electorate, dimana rakyat sebagai penentu kemenangan politik. Dengan demikian, bagi partai-partai politik yang tidak mempunyai tokoh dan atau kader yang berkualitas dan bisa dibanggakan, bagi partai politik yang tidak mampu menunjukkan karakternya yang jelas dalam mengusung program-program atau isu riil yang langsung dirasakan masyarakat, serta bagi partai politik yang tidak mampu mengelola efektifitas organisasi dan melaksanakan proses regenerasi dengan pengkaderan yang baik, maka cepat atau lambat partai-partai politik tersebut akan ditinggalkan oleh pemilih yang umumnya rasional dan pendukung fanatiknya lama-lama akan tergerus mengikuti arus kuat yang terjadi.

Partai Keadilan Sejahtera atau Partai Keadilan pada saat mereka muncul pertama kali pada pemilu 1999, meski tidak memenuhi standar electoral threshold, berhasil meraih 1,36 persen suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Hasil ini menempatkan PKS sebagai partai terbesar ketujuh di Indonesia di bawah PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah partai baru yang tidak memiliki sejarah besar di masa lalu. Prestasi ini juga luar biasa mengingat PKS mampu mengungguli partai-partai lain yang punya sejarah besar di masa lalu seperti PSII, Murba, IPKI, PPII Masyumi, juga Masyumi Baru. PKS juga mengalahkan partai-partai baru yang dipimpin oleh tokoh yang sangat marketable seperti PUDI pimpinan Sri Bintang Pamungkas, PUI pimpinan Deliar Noer dan Harun Al Rasyid, PDR pimpinan Adi Sasono, dan PRD pimpinan Budiman Sudjatmiko (Faried F Saenong, 2007).

Pada 20 April 2002, sebuah partai baru dibentuk, bernama Partai Keadilan Sejahtera dan setahun kemudian, Partai Keadilan melebur ke dalam partai baru itu, sebagai konsekwensi tidak lolosnya mereka dari Electoral Treshold. Hidayat Nur Wahid memimpin sebagai ketua umum (mereka menyebutnya presiden) dan Anis Matta sebagai sekretaris jenderal. Pada Pemilu 2004, dengan 7,34 % suara dan 45 kursi Dewan-kenaikan yang signifikan-Partai Keadilan Sejahtera masuk lima besar partai pengumpul suara terbanyak.

Dalam pemilu 2004 ini telah terjadi lonjakan perolehan suara yang sangat fenomenal untuk sebuah partai yang oleh beberapa kalangan masih dianggap sebagai partai anak bawang. Perolehan suara sebanyak 7,34% dari jumlah total setara dengan 8.325.020 suara dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi yang ada di DPR. Dan hasil ini juga berhasil menempatkan Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.

Dengan kerja keras seluruh kader –walaupun harus merubah nama menjadi PKS karena tidak memenuhi electoral threshold dua persen pada Pemilu 1999– akhirnya pada Pemilu 2004 dapat meraih suara tujuh persen. Capaian itu menjadikan eksistensi PKS makin mendapat tempat dalam peta politik Indonesia (Nur Hasan Zaidi, 2006).

Dari perhitungan suara skala nasional pada pemilu 2009, PKS mendapatkan suara sebesar 8.206.955 suara atau 7,88%, dan menempatkan partai ini diurutan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009 ini. Dan dari jumlah suara ini, PKS menempatkan 59 orang wakilnya di Legislatif (sumber: KPU http://pemilu.detiknews.com).

Sebagai sebuah partai baru yang fenomenal, PKS sangatlah didukung oleh gerakan dakwah yang lazim disebut sebagai gerakan Tarbiyah, dimana bisa disimpulkan bahwa gerakan Tarbiyah ini adalah gerakan sosialisasi Politik Keagamaan. Dalam hal ini, tidak terlepas dengan apa yang disebut sebagai sosialisasi politik, yaitu adalah proses bagaimana individu mendapatkan beragam bentuk orientasi politik, partisipasi politik, derajat keterlibatan, dan ideologi yang mendasari partisipasi politik tersebut (Glencoe, dalam Hepburn 2005). Sosialisasi keagamaan berperan sebagai agen sosialisasi politik ketika berbagai orientasi politik diperoleh individu dari interaksinya dengan pengalaman keagamaan (Davis, 1992).

Apakah yang dimaksud dengan Tarbiyah? Tarbiyah, dalam definisi Muhammad Quthb dalam Manhaj Tarbiyah Islamiyah adalah “Seni Membentuk Manusia” (Fannu Tasykilil Insan) (dalam Anis Matta, 2006. Arsitek Peradaban). Anis Matta sendiri dalam bukunya tersebut, mengartikan makna Tarbiyah sebagai pendidikan. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa Gerakan Tarbiyah atau gerakan pendidikan adalah gerakan dalam membentuk, mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, siswa ataupun orang-orang yang kita tuju dalam kepentingan dakwah.

Dalam kehidupan pribadi atau masyarakat, pendidikan (tarbiyah) bisa dipastikan menduduki posisi yang sangat penting. Sebab melalui proses pendidikan pribadi seorang dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sesuai yang diharapkan. Tarbiyah dapat membentuk kepribadian seseorang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya sehingga menjadi kepribadian yang sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam.

Dalam perjalanan sejarahnya, PKS adalah sebuah partai politik yang didasari oleh transmisi gerakan Ikhwanul Muslimin Indonesia yang melakukan dan memunculkan gerakan dakwah yang disebut dengan Tarbiyah (Rahmat, 2005). Dimana gerakan Ikhwanul Muslimin ini adalah sebuah gerakan Islamisme yang menganggap bahwa Islam bukanlah hanya sekedar sebuah agama, namun juga sebagai sebuah ideologi Politik (Roy, 1992). Sehingga sebagai sebuah ideologi politik, maka Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dalam tataran politis.

Adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi (2001) yang menyebutkan dalam bahwa PKS di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir. Sebuah jamaah yang didirikan oleh Hasan Al-Banna sejak tahun 1928 yang lalu dan kini telah memiliki cabang di 70 negara dunia. Namun tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapat konfirmasi dari para pengurus DPP PKS. Entahlah apa yang dimaksud oleh Al-Qaradawi dengan istilah ‘perpanjangan tangan’ itu dan seperti apa bentuknya. Rasanya hal itu tidak penting untuk dibahas di sini.

Kegiatan tarbiyah, sebagai wadah dan sarana kaderisasi PKS dapat dikatakan sebagai sebuah proses sosialisasi politik keagamaan karena dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, baik sebelum dan setelah berdirinya PKS, memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan orientasi politik disamping mendapatkan pengetahuan agama. Misalnya, beberapa prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin yang disosialisasikan dalam gerakan tarbiyah adalah Islam merupakan ajaran bersifat totalitas yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Dalam ungkapan yang sering digunakan; Islam adalah agama sekaligus negara (din wa dawlah) yang artinya Islam menolak sekularisme (Rahmat, 2005).
Sebagai partai kader, PKS mampu membangun citra positif dan mampu mencerminkan perilaku politik dan kinerja parpol yang islami tanpa harus bersikap ekstrim.

Menurut Arbi Sanit (dalam Seri Buku Politik UI, Menggugat Partai Politik, 2003), dalam rangka menunaikan fungsi-fungsi partai yang optimal, maka Partai Politik harus melakukan pembaharuan dalam sistem pengkaderan partai politik. Dengan menitikberatkan partai kader, pelatihan kader yang sistematis terarah untuk membentuk pemimpin yang demokratik dan sekaligus efektif, kemajuan kader perlu dikaitkan dengan posisinya didalam struktur partai dan kenegaraan. Dalam hal ini, PKS dengan mengedepankan Gerakan Tarbiyahnya, yang terkenal dengan Halaqah, Liqo dan sebagainya, berusaha melakukan rekrutmen kader-kader berkualitas yang dilatih militansinya dan penanaman ideologis yang kuat serta mendorong kemampuan kadernya untuk masuk dan terjun didalam partai serta dituntut untuk berkontribusi secara nyata. Dalam hal ini pula bahwa PKS menitikberatkan pada pengkaderan generasi muda Muslim yang ditegaskan oleh Syahrul Hidayat (dalam Seri Buku Politik UI, Menggugat Partai Politik, 2003) bahwa PK/PKS, walaupun menegaskan komitmen terhadap Islam, namun lebih membidik generasi muda sebagai target basis massa. Hal ini di buktikan dengan kader-kader PKS yang banyak berasal dari Mahasiswa dan pelajar, sebagai target perjuangan dakwah dan politiknya.

Dengan kiprah PKS yang simpatik, akhirnya pemilih yang rasional dan mayoritas beragama Islam menjatuhkan pilihannya pada PKS karena dinilai kinerjanya bagus dan karakternya jelas dibandingkan partai lain yang berbasis Islam. PKS merupakan simbol partai modern yang tidak mengandalkan figur sebagai pemersatu dan penggerak partai, akan tetapi sudah bekerja atas dasar sistem dengan menempatkan kader di semua lini organisasi sebagai tokoh yang bersih, jujur, terpelajar, berwawasan dan militan. Hal ini juga didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan yang dilakukan oleh PKS, seperti diungkapkan oleh Syahrul Hidayat (dalam Seri Buku Politik UI, Menggugat Partai Politik, 2003), yang mengatakan bahwa seluruh dana yang diterima oleh anggota legislative dari PKS dilaporkan dan dikonsultasikan kepada partai tanpa terkecuali. Setelah itu Partai yang akan menentukan apakah dana tersebut layal diterima ataukah ditolak serta menentukan besarnya jumlah dana yang diterima oleh anggota legislatf yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga hal ini dapat berfungsi menjadi system control dan transparansi pengelolaan dana pada PKS yang mengedepankan citra partai yang bersih, akuntabel dan transparan.

Mengacu pada Publikasi resmi Partai Keadilan Sejahtera maka tak dapat dielakkan adanya kesimpulan bahwa bagi Partai Keadilan Sejahtera landasan filosofis merupakan basis terbentuknya cara pandang Islami bagi pengelolaan partai di satu sisi dan sebagai cara pandang Islami terhadap langkah-Iangkah berjenjang bagi pencapaian cita-cita dakwah Islamiyah di sisi lain.

Dari paparan diatas kemudian muncul pertanyaan, apakah memang meningkatnya perolehan suara PK/PKS terkait erat dengan Gerakan Tarbiyah, yang menjadi dasar pembentukan partai dan strategi pengkaderan serta penanaman ideologi Partai Keadilan Sejahtera. Ataukah memang perolehan suara tersebut diakibatkan merosotnya popularitas partai-partai Islam yang memiliki basis massa tradisional seperti PAN dan PKB?

 

Metamorfosa dan Pergerakan

Sekitar awal tahun 1998, tepatnya 20 Juli 1998, kader-kader gerakan tarbiyah mendirikan partai politik Islam yaitu Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tahun 2001. Meski telah bertransformasi menjadi partai politik, metode pembinaan yang digunakan PKS tetap mengacu pada sistem pengkaderan dakwah tarbiyah. Ada berbagai pihak menilai, kuatnya penguasaan gerakan tarbiyah terhadap lembaga dakwah formal kampus kampus dan sekolah-sekolah ini telah memberikan keuntungan politik berupa dukungan para aktivis dakwah terhadap PKS.
Hal ini pun diakui oleh Nur Hasan Zaidi (2006), Wakil Sekjen DPP PKS, dimana PKS, dalam perjalanannya, memilih gerakan tarbiyah sebagai modelnya. Pola gerakan ini tidak hadir dengan tiba-tiba, tapi telah dirintis oleh anak-anak muda sekitar tahun 80-an. Gerakan tarbiyah sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan introspeksi dan penyadaran Islam terhadap generasi muda; menumbuhkan semangat berdakwah sambil belajar kesabaran mengadapi kediktatoran orde baru; mengajak ke jalan dakwah, dengan menghindari lawan arus terhadap orang yang belum mengapresiasi Islam.

Mencermati dan menganalisa munculnya gerakan Gerakan Tarbiyah dan peranannya dalam perpolitikan nasional bukanlah hal yang mudah. Salah satu sebabnya adalah gerakan yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an ini -hingga berubah menjadi kekuatan nasional yang diperhitungkan- dirintis oleh pioner-pioner yang bukanlah merupakan figur-figur yang sebelumnya dikenal publik secara luas. Mereka itu tidak lain hanyalah anak-anak muda biasa yang berkeinginan untuk mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama yang universal dan menyeluruh dengan sedikit upaya untuk memperluas kesadaran keagamaan itu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik.
Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya (Tim Kaderisasi DPP PKS, 2003).

Ciri khas gerakan tarbiyah ini adalah membentuk halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) kecil yang terdiri dari lima hingga dua belas orang anggota (mutarabbi) dibimbing oleh seorang murabbi bahkan dalam realisasinya satu atau dua orang anggota pun jadi untuk dikader dan dibina sehingga memiliki wawasan keislaman yang kuat. Contoh lainnya dari proses kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh PKS yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan/Daurah. Dari berbagai jenis daurah tarbiyah (sarana untuk membekali peserta tarbiyah dengan pengalaman untuk pengembangan keahlian dan pengetahuan), terdapat daurah yang merupakan kegiatan sosial-politik misalnya daurah penyelenggaraan/ pengawasan pemilu dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Badan Desa, LSM) (Tim Kaderisasi DPP PKS, 2004).

Seperti yang telah banyak dibahas diatas, bahwa dari setiap Pemilu mulai dari Pemilu tahun 1999 sampai ke Pemilu 2009, PKS mampu meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi keputusan DPR. Pada pemilu 1999, meski tidak memenuhi standar electoral threshold, PKS (ketika itu masih bernama Partai Keadilan/PK) berhasil meraih 1,36 persen suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Hasil ini menempatkan PKS sebagai partai terbesar ketujuh di Indonesia di bawah PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah partai baru yang tidak memiliki sejarah besar di masa lalu. Prestasi ini juga luar biasa mengingat PKS mampu mengungguli partai-partai lain yang punya sejarah besar di masa lalu seperti PSII, Murba, IPKI, PPII Masyumi, juga Masyumi Baru. PKS juga mengalahkan partai-partai baru yang dipimpin oleh tokoh yang sangat marketable seperti PUDI pimpinan Sri Bintang Pamungkas, PUI pimpinan Deliar Noer dan Harun Al Rasyid, PDR pimpinan Adi Sasono, dan PRD pimpinan Budiman Sudjatmiko (Faried F Saenong, 2007).

Kemudian pada Pemilu 2004, perolehan suara PKS mengalami lonjakan yang luar biasa. Lonjakan perolehan suara dari 1,4 juta suara (7 kursi DPR) menjadi 8.2 juta suara (45 kursi DPR) dalam kurun hanya 5 tahun bukanlah suatu kebetulan, beberapa pihak mulai terhenyak oleh pencapaian yang luar biasa ini. Riuh rendah suasana semakin hingar bingar tatkala calon-calon yang diusung PKS memenangkan Pilkada langsung di beberapa daerah di tanah air; Bogor, Depok, Bekasi, lalu susul menyusul kemenangan PKS dalam pilgub/wagub Jawa Barat dan Sumatera Utara dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini adalah sebuah sukses besar walau tanpa seorang figur atau tokoh nasional sekalipun yang dijadikan simbol di dua Pemilu terdahulu.

Yang menarik untuk dicermati, kendati perolehan suara secara persentase naik tipis sekitar 0,5 %, namun bila kita lihat dari total perolehan suara, sebenarnya menurun sekitar 130,000 suara. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya penurunan itu sangat tajam. Sebaliknya di beberapa daerah mengalami kenaikan. Di DKI Jakarta misalnya, pada Pemilu 2004 PKS meraih sekitar 1,1 juta suara. Kemudian pada Pilkada DKI Jakarta setahun lalu, PKS meraih 1,53 juta suara. Menurut berabagai sumber, Adang membawa sekitar 0,5 sampai 0,6 juta suara. Jika data itu benar, berarti suara PKS di Jakarta dalam kurun 4 tahun mengalami penurunan sekitar 0,1 sampai 0,2 juta suara. Kemudian pada Pemilu 2009 yang baru lalu PKS hanya meraih suara sekitar 0,69 juta. Artinya, lima tahun belakangan suara PKS di DKI Jakarta merosot tajam sekitar 0,41 juta suara atau sekitar 37,27%. Kemerosostan tersebut menyebabkan PKS hanya meraih rangking tiga pada Pemilu 2009 di mana pada Pemilu 2004 meraih rangking pertama. Kali ini yang menjadi rangking pertama adalah PD dengan perolehan suara 31,89 %, kemudian PDIP 15,89% dan disusul PKS 13,12%.

Fenomena perolehan suara PKS yang dari pemilu ke pemilu merangkak naik menunjukkan perilaku pemilih yang rasional dari sisi kelembagaan. Meskipun kenaikan perolehan suara PKS tidak spektakuler seperti Demokrat, namun kenaikaan suara pada Pemilu 2009 bagi PKS merupakan simbol keberhasilan pelembagaan parpol dalam masyarakat. Jika parpol yang berbasis Islam mengalami kemorosotan suara yang tajam seperti PKB, PPP, PBB dan PBR, maka PKS mampu membangun lembaganya dengan ideologi dan disiplin partai yang tegas, kader yang jujur, militan dan terpelajar. Dari perhitungan suara skala nasional pada pemilu 2009, PKS mendapatkan suara sebesar 8.206.955 suara atau 7,88%, dan menempatkan partai ini diurutan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009 ini. Dan dari jumlah suara ini, PKS menempatkan 59 orang wakilnya di Legislatif (sumber: KPU
http://pemilu.detiknews.com).

Dalam landasan filosofis Partai Keadilan Sejahtera itu terdapat penegasan bahwa Islam merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun strategi-strategi cerdas perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.

Dengan kata lain Islam dalam konsepsi para aktifis Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar.

Dalam hal pemaknaan ideologi Islam tersebut, PKS, tidaklah memiliki tujuan untuk mendorong terbentuknya Negara Islam Indonesia, setidaknya itu yang termaktub dalam isi pidato Presidennya, Tifatul Sembiring, dalam acara diskusi Platform PKS di Hotel Bidakarsa Jakarta Selatan, Ahad 20 April 2008. Dia mengatakan bahwa dalam falsafah perjuangan PKS tentang politik, adalah berjuang melalui ranah demokrasi. Kemudian banyak pertanyaan orang, bagaimana warna demokrasi PKS. Menurutnya demokrasi yang diperjuangkan oleh PKS adalah demokrasi yang diwarnai oleh Islam, sebagaimana demokrasi di negara-negara lain, baik itu di Amerika atau di Jerman, yang di warnai oleh pemikiran, kebudayaan atau agama yang dominan pada masing-masing wilayah.

Tifatul juga mengatakan bahwa visi PKS yang telah di rumuskan dalam bentuk cita-cita PKS, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang madani, berperadaban, manusia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Untuk mewujudkan cita-cita itu, PKS mempersiapkan SDM dan mencari SDM yang bersifat bersih, peduli dan profesional. Bersih berarti kesolehan secara pribadi, peduli bermakna kesolehan secara sosial dan Profesional berarti memiliki kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa PKS tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak mengedepankan pemaksaan kehendak, walaupun pemeluk Islam di Indonesia adalah mayoritas.

PKS dalam mengemas dakwahnya juga memiliki tema-tema praktis, dari yang sederhana sampai yang berat. Semisal memilih pasangan, hidup bersih dan sehat, makan dan minum Rasulullah, pentingnya kerja kolektif (amal jama’i), menutup aurat, ghirah pada keluarga dan agama, perjalanan dakwah kaum muda, dakwah di negeri-negeri Muslim, menghafal hadits arba’in dan surat-surat pendek dalam AI- Qur`an, ghazw al-fikr (perang ideologi), gerakan terselubung yang memusuhi Islam, lembaga-lembaga yang menentang Islam, sistem politik dan hubungan internasional, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Syariat Islam ditegakkan melalui praktik riil seperti masalah sholat wajib dan sunnah puasa wajib dan sunnah, mengenakan jilbab, menjauhkan makanan dan gaya hidup haram bahkan yang ragu-ragu ditinggalkan. Mungkin itu sebabnya gerakan tarbiyah (PKS) yang pada awalnya hanya dianggap sebagai gerekan pinggiran dan gerakan eksklusif kini telah berubah menjadi gerakan mainstream di tengah-tengah kehausan masyarakat akan Islam.

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai.

Dari perjalanan pengkaderan yang tidak singkat itulah akan membentuk pribadi-pribadi para kader PKS sebagai pribadi yang sangat patuh dan taat bukan hanya kepada Tuhannya tetapi juga kepada para pemimpin partainya selama instruksi yang diberikan adalah selaras dengan Al-Qur`an dan Sunnah yang jadi pedomannya. Hal ini dapat dibuktikan ketika PKS mengadakan aksi sejuta umat, sebuah aksi demonstrasi yang mengagumkan. Unjuk rasa yang bukan hanya diikuti oleh orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja bahkan terdapat juga ibu-ibu yang menggendong anaknya atau mendorong kereta bayinya. Keberanian mereka berdemonstrasi sambil membawa bayinya, di antara ratusan ribu orang di Bundaran Hotel Indonesia, jelas menunjukkan tingginya jaminan dan kepercayaan bahwa unjuk rasa itu akan berlangsung tertib dan damai.

Salah satu keberhasilan tarbiyah yang dilakukan PKS terhadap kadernya sehingga menjadi taat secara total adalah pengambilalihan peran pendanaan partai yang biasanya oleh kaum kapitalis, bagi PKS menjadi tanggung jawab seluruh kader partai. Gerakan Lima Ribu Rupiah (GALIBU) dari para kader untuk mendanai aktifitas partai dapat diciptakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS. Dalam konteks Indonesia yang dilanda krisis ekonomi gerakan GALIBU adalah indikasi militansi kader partai terhadap partainya. Serta berbagai gerakan-gerakan sosial dilakaukan oleh kader-kader PKS beserta para relawannya, seperti menerjunkan relawan ke daerah-daerah bencana, mengirimkan bantuan-bantuan sosial, mengadakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat, merupakan bentuk penetrasi politis kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat mendekati pemilu saja (seperti kebanyakan yang dilakukan oleh partai-partai lain), sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa berubah fungsi sebagai investasi politik PKS pada saat menghadapi pemilu.

Sedangkan prinsip egalitarianism tidaklah dijumpai dalam PKS kecuali dalam kaitannya dengan kepemimpinan yaitu bahwa setiap anggota mempunyai hak yang setara untuk menjadi pemimpin walaupun dalam praktiknya setiap calon pemimpin harus memenuhi syarat dan kriteria-kriteria tertentu serta harus disepakati oleh Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi di PKS.
Analisa tersebut di atas menunjukkan bahwa PKS dengan metode tarbiyah yang diterapkan untuk membina para kadernya menghasilkan sikap keberagamaan yang total. Tidak selamanya sikap taat secara total itu negatif selama diciptakan keseimbangan berfikir yang rasional dan irrasional. Hal ini dibuktikan oleh PKS yang berhasil membentuk kader-kadernya menjadi kader militan, intelektual tetapi berkarakter santun sehingga dapat diterima sebagian besar masyarakat sehingga akhirnya mampu mempertahankan keberadaan partainya dan dalam kurun waktu yang cukup singkat, hanya dalam 3 kali periode pemilu (kurang lebih 15 tahun), PKS sudah mampu membuktikan kekuatan politik dan gerakannya, dengan menenmpatkan dirinya berada pada jajaran elit partai-partai yang lebih mapan dari segi pengalaman, kekuatan dana dan dukungan basis massa yang lebih tersebar merata dan tradisional.
Menurut Dr. Fahmi Amhar (2004), Dosen Pascasarjana Univ. Paramadina, ada 5 profil kelompok pemilih PKS, yaitu:

1. Adalah pemilih klasik, yaitu binaan gerakan (harakah) tarbiyah di Indonesia, yang sejak era 1980-an marak di kampus-kampus. Mereka inilah kader inti PKS, dengan ciri-ciri khasnya yaitu: muda, terdidik dan islamis. Mereka dibina dalam halaqoh-halaqoh dengan pola yang cukup rapi, mengacu pada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

2. Adalah simpatisan harakah-harakah lain dengan karakteristik kader yang mirip, semisal Hizbut Tahrir, yang meski memiliki massa cukup besar, namun tidak secara tegas memerintahkan kader atau simpatisannya agar memilih partai tertentu. Mereka hanya menunjukkan beberapa kriteria, seperti bahwa parpol yang dipilih harus yang berasas Islam dan memperjuangkan syariat Islam. Meski PKS tidak pernah terang-terangan berkampanye untuk syariat Islam, namun di level bawah, kader-kader inti PKS terus bergerak dari masjid ke masjid atau di majelis-majelis taklim, seraya mencoba meyakinkan massa Islam pro syariat bahwa jalan yang ditempuh PKS ini akan sampai ke penerapan syariat oleh negara. Maka tak heran bila simpatisan harakah-harakah ini akhirnya berpikir bahwa PKS adalah salah satu atau bahkan satu-satunya partai yang memenuhi syarat tadi. Apalagi juga tidak pernah ada seruan dari harakah-harakah tadi untuk Golput.

3. Adalah pemilih pindahan, yaitu kalangan Islam modernis, yang di Pemilu 1999 memilih PBB atau PAN, dan karena suatu hal menilai bahwa PKS lebih cocok sebagai wadah aspirasi mereka. Ini dibuktikan dari perolehan PBB dan PAN yang merosot jauh di bawah PKS.

4. Adalah orang-orang Islam yang khawatir pada isu kristenisasi, seperti isu proyek Yusuf 2004 yang diasosiasikan ke PDS, atau isu banyaknya caleg non muslim di PDIP atau Partai Demokrat –yang belakangan ternyata memang mendapat cukup banyak suara. Kelompok ini bukanlah binaan PKS atau harakah lain, juga bukan “pelarian” PBB atau PAN. Mereka bahkan semula ingin golput, karena kebingungan dengan tawaran yang ada, atau sudah apatis dengan sistem pemilu. Namun isu kristenisasi, yang mungkin juga dihembuskan oleh kader-kader PKS sendiri (meski tidak resmi dari pimpinan PKS), ternyata cukup ampuh. Orang yang ingin golput jadi merasa berdosa bila golputnya berakibat prosentase Kristen di Parlemen terdongkrak. Sekalipun Islamnya sekedar KTP, masih banyak orang yang tergerak bila ada ancaman dari kelompok agama lain.

5. Adalah simpatisan humanisme, yang tertarik PKS karena track record PKS selama ini di aspek anti korupsi dan kepedulian menolong sesama yang dilanda bencana. PKS memiliki Pos Keadilan Peduli Ummat, yang meski secara formal independen (salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional), namun di lapangan, aksi-aksi kemanusiaannya dilaksanakan kader-kader PKS, yang hampir selalu beratribut PKS (paling tidak di topi atau kaos). Yang jelas citra “bersih” dan “peduli” menjadi melekat pada PKS. Pemilih tipe ini dapat dikatakan “non-ideologis”, bahkan bisa saja non muslim. Meski demikian, bila ada alternatif selain PKS, mereka akan mudah pula pindah.

Komposisi pemilih PKS ini tetap memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mem-validasi 5 profil tersebut.

Jadi secara langsung ataupun tidak langsung, peningkatan perolehan suara PKS pada setiap pemilu bukanlah hal yang hanya kebetulan belaka, melainkan sudah dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan. Dengan melakukan analisa mendalam terhadap kondisi perpolitikan nasional, parta-partai pesaing, baik yang sekuler maupun yang berbasiskan massa Islam, proses pengkaderan yang matang dan pembentukan sistem partai, baik organisasi maupun penyusunan strategi, yang efisien, para pemimpin partai beserta kader-kader dari tingkat pusat hingga ke tingkat lokal betul-betul memahami tujuan perjuangan mereka dan bagaimana proses pencapaiannya dalam proses demokrasi. Walaupun dalam beberapa hal, masih ada kekurangan yang harus ditambal sulam, seperti penentangan dari ormas-ormas Islam yang lebih dulu ada dan mapan, seperti NU dan Muhammadiyah, kemudian kritik-kritik dari kader yang merasa tidak puas dalam berjalannya organisasi partai. Namun setidaknya PKS mampu meredam itu semua hingga Pemilu 2009 yang telah lalu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Log in