/**/
Selasa, 22 Juli 2014

Akuntabilitas Media

Oleh Reiza_Patters pada April 2nd, 2012

Ide tentang akuntabilitas Media dapat mengarah kepada satu pemahaman bahwa media memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk menyajikan suatu informasi yang berkualitas sekaligus dapat mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh informasi yang dipublikasikan tersebut. Dengan demikian, media dapat digugat dan dituntut jika tidak menyajikan informasi yang benar dan akurat.

Proses menuju akuntabilitas media harus memenuhi tiga kriteria umum yaitu : [1] Media harus menghormati hak atas kebebasan berekspresi sesuai kaidah demokrasi, [2] Media harus mencegah atau membatasi kerugian individu dan masyarakat yang ditimbulkan oleh publikasi suatu informasi, dan [3] Media harus memajukan dan mengembangkan aspek-aspek positif suatu publikasi, bukan justru membatasi publikasi tersebut, dimana hal ini membutuhkan dialog dan interaksi antara media dengan lembaga-lembaga lain di masyarakat. Selain itu, terdapat empat jenis kerangka akuntabilitas yang perlu diperhatikan media, yaitu sbb :

 

• The Frame of Law and Regulation

Semua kebijakan publik, berupa dokumen hukum dan aturan tertulis, akan mempengaruhi struktur media dan cara media beroperasi. Tujuan utama dari kerangka ini adalah untuk memastikan bahwa kebebasan pemberitaan (freedom of publication) yang dimiliki media tidak boleh merugikan kepentingan individu dan masyarakat. Adanya aturan-aturan tentang apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh media yang diiringi dengan sanksi hukum akan membatasi prilaku media dan bahkan media dapat dituntut dipengadilan jika melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya (abuse of power).

Di Indonesia, aturan-aturan yang bersifat mengatur perilaku dan pengelolaan media dan juga mengatur perilaku para wartawan dapat dilihat dalam Undang Undang Pers Nomor 40/1999, Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 14 Maret 2006 (disahkan Dewan Pers dengan SK No:03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006). Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Pers, aturan-aturan maupun surat-surat teguran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada media-media elektronik. Dan jika media melakukan pemberitaan yang dianggap pencemaran nama baik dan fitnah, maka terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang memberi ancaman sanksi terhadap hal ini. Demikian pula Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) telah dan dapat mengeluarkan aturan dan regulasi tentang operasional dan pengelolaan media penyiaran. Dan jika menyangkut media sebagai institusi bisnis, maka tentu bisnis media harus tunduk pula pada Undang-Undang tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Undang-Undang lainnya yang relevan.

Seperti pada kasus Program Televisi Empat Mata yang berkali-kali mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Program ini dianggap telah melakukan beberapa pelanggaran Undang-undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dapat dilihat dari program Empat Mata yang ditayangkan pada 11 Agustus 2008 episode “Kecil-kecil Pedes Banget”. Dalam episode itu terdapat adegan dan kata-kata yang vulgar, mengeksploitasi anak, tidak memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan serta tidak mencantumkan klasifikasi acara. Selain itu, penggunaan seragam sekolah yang tidak pantas, dinilai KPI Pusat melecehkan lembaga pendidikan dan citra pendidik. Pada program Empat Mata yang ditayangkan pada 14 Agustus 2008 episode “Mijit yang Penting-Penting”, KPI Pusat menilai banyak percakapan yang berbau cabul. Adapula adegan dan suara-suara yang mengesankan aktivitas hubungan seks, melecehkan perempuan, tidak memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan serta tidak mencantumkan klasifikasi acara.

Dengan demikian, kebebasan media memang harus dijamin dengan Undang-Undang karena adalah hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat melalui media, namun kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggungjawab (responsibility) media untuk melansir berita atau informasi yang berkualitas yang tidak menggangu rasa keadilan masyarakat ataupun individu. Sebaliknya, media juga harus siap untuk digugat (accountability) bilamana dalam informasi publikasi tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

 

• The Market Frame

Kendali pasar tidak dipandang sebagai mekanisme signifikan dalam akuntabilitas media, namun pasar merupakan alat yang penting dalam menyeimbangkan kepentingan media dan pemiliknya dengan kepentingan konsumen maupun pihak-pihak lain. Mekanisme demand dan supply yang terdapat dalam pasar yang bebas dan kompetitif akan mendorong kinerja media. Konsumen akan memperhitungkan kualitas komunikasi yang terdapat dalam suatu media. Kualitas tersebut mencakup kualitas isi dan kualitas teknis. Perbaikan kualitas media akan didorong oleh persaingan yang terdapat di pasar. Hukum permintaan dan penawaran akan memastikan bahwa kepentingan produsen media dan konsumen akan seimbang. Terdapat kritik bahwa media terlalu “komersial“, yaitu semata-mata hanya mengejar profit daripada mengejar standar kualitas media.

Contoh yang dapat dikemukakan dalam market frame ini adalah kualitas isi dan kualitas teknis yang dimiliki oleh Program “Termehek-mehek” Trans TV dengan tayangan “Kick Andy” Metro TV misalnya. Perbandingan dalam konteks ini adalah bagaimana program termehek-mehek sangat komersial dan berorientasi pada keuntungan semata, dan sangat mengikuti kemauan dan trend pasar, tanpa fokus pada masalah bagaimana proses komunikasi itu berjalan dan berakibat, bagaimana kualitas program bisa mempengaruhi masyarakat secara negatif, yang sangat memanipulasi isi dan informasi terhadap kesadaran masyarakat. Sedangkan pada program “Kick Andy” Metro TV, sebaliknya, dimana program ini sama sekali tidak berorientasi pada keuntungan semata dan tidak terlihat komersial, walaupun kadang-kadang masih terlihat sisi advetorialnya, bagaimana program ini berusaha mengangkat nilai-nilai moral dan universal dari peradaban, bagaimana program ini berusaha untuk menceritakan berbagai sisi nyata kehidupan dan potret masyarakat Indonesia dengan konsep interaktif antara pembawa acara dengan narasumbernya. Jadi, walaupun kedua program tayangan ini sama-sama memiliki pasar, yang mungkin secara strategis berbeda, namun jika dilihat dari prinsip dan kerangka pasar ini, akan terlihat pembagian pasar yang cukup signifikan, antara khalayak yang melihat tayangan dari sisi isi dan kualitas informasi,dengan khalayak yang tidak mementingkan isi dan kualitas informasi.

 

• The Frame of Public Responsibility

Organisasi media merupakan bagian dari institusi sosial yang diharapkan dapat melayani kepentingan publik dalam hal informasi, publisitas dan budaya. Dengan demikian informasi dan wacana yang diproduksi oleh media termasuk dalam kategori public goods. Media berkewajiban menyajikan opini publik. Media harus berfungsi sebagai wahana yang mempertemukan aspirasi dan tuntutan publik, yaitu dalam bentuk debat publik, penilaian dan kriteria yang disajikan secara langsung dalam media. Dalam kerangka ini, diperlukan hubungan yang berlangsung secara interaktif dan terus menerus antara media dan masyarakat. Publik dapat menyampaikan jawaban secara langsung kepada media dalam peranan mereka sebagai warga Negara atau anggota dari kelompok kepentingan atau kelompok minoritas.

Selanjutnya media, dengan demikian, berada dalam tekanan untuk merespon kepentingan publik ini.
Kemudian tanggung jawab publik yang lain dalam kerangka ini adalah media bukan hanya berkewajiban dalam menyajikan opini publik, namun juga pada sisi ideal haruslah menyajikan berita yang memang faktual/menyajikan fakta yang sebenarnya dan memenuhi unsur serta norma kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Media dalam menjalankan kerangka ini seharusnya terbebas dari kepentingan politik pihak yang berkuasa secara politis dan kepentingan sempit pemilik modal, sehingga pemberitaan dan informasi yang ingin disajikan benar-benar bebas dan tidak terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan tersebut, yang memang bertujuan untuk memanipulasi informasi dan opini masyarakat sesuai dengan kepentingannya dengan mengorbankan kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal ini pernah terjadi pada masa orde baru tahun 1997-1998, dimana TVRI dan media-media yang menjadi corong Rezim Orde Baru, betul-betul mendistorsi kondisi kenegaraan dan keadaan keuangan Negara, yang dipermukan seperti baik-baik dan menuju kemajuan, namun pada kondisi sebenarnya Negara yang mendekati kondisi kritis dan mengarh pada kebangkrutan. Dimana kondisi politik nasional pada permukaan terlihat stabil, namun menyimpan rahasia bahwa stabilitas yang terbentuk dan terlihat dipermukaan tersebut, tidak lain hanya kamuflse dari pemberangusan pemikiran oposisi dan penentangan kebijakan dengan cara-cara yang sangat tidak baik. Dalam konteks ini, terjadi juga pada masa sekarang, contohnya pada saat kampanye pemilihan ketua umum Partai Golkar, dimana kepentingan para pemilik modal TV ONE dan METRO TV pada kegiatan pemilihan ketua umum Partai Golkar tersebut, sangat mendistorsi isi dan informasi tayangan kedua stasiun televisi ini, sebagai alat kampanye, dengan cara melebih-lebihkan keunggulan masing-masing pemilik modal stasiun TV tersebut (yang menjadi kandidat ketua umum) dengan menjelek-jelekkan pihak yang lain.

Namun disisi lain, jika diamati, media-media Indonesia sudah dalam tahapan yang benar dalam misi untuk menyuarakan aspirasi, opini, dan tuntutan publik. Sebagai contoh, kasus lumpur Lapindo, unjuk rasa para bekas pegawai PT. IPTN, pembunuhan Munir, kelangkaan BBM, kinerja DPR, kritik atas anggaran pendidikan yang kurang dari 20%, kesalahan POLRI dalam menangkap dan Negara yang salah memenjarakan orang, telah disajikan dan diliput oleh media cetak dan elektronik dengan sangat baik dan berimbang. Dengan demikian, media telah berperan cukup optimal dalam menjalankan fungsinya dalam kerangka public responsibility ini.

 

• The Frame of Professional Responsibility

Dalam kerangka ini, media berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai standards of good performance dan code of conducts serta code of ethics. Standar kinerja, standar prilaku dan standar etika ini biasanya ditetapkan oleh mereka sendiri, didalam isntitusinya masing-masing, dan bisa pula berasal dari pihak-pihak lain seperti pemerintah dan institusi publik. Pengembangan profesionalisme tugas media ini dapat pula ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia/KEWI (KEWI ini ditetapkan pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia), yang disahkan Dewan Pers dengan SK No:03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, pada pasal 2 disebutkan bahwa : “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara-cara professional tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut :

  • Menunjukan identitas diri kepada narasumber
  • Menghormati hak privasi
  • Tidak menyuap
  • Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
  • Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan      keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
  • Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara
  • Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
  • Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Seperti juga peraturan internal yang ditetapkan oleh Majalah Tempo kepada seluruh awak jurnalisnya, yang menerapkan secara ketat masalah kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan penerimaan hadiah dari narasumber ataupun pemberian cinderamata kepada mereka, baik secara perorangan maupun secar institusi. Mereka memiliki prosedur khusus dalam menangani hal tersebut, seperti mereka akan segera mengembalikan apapun hadiah/cinderamata yang diterima dari pihak luar, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan isi dan konten pemberitaan mereka dan akan memberhentikan secara tidak hormat awak jurnalis mereka yang kedapatan menerima hadiah ataupun cinderamata dalam bentuk apapun dari narasumber ataupun dari pihak luar, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi dan mendistorsi informasi maupun isi berita yang akan mereka publikasikan.

Kerangka yang perlu menjadi prioritas utama untuk diperhatikan kalangan pengelola media masa di Indonesia adalah “The Frame of Professional Responsibility”. Sebab, dengan menjadi media dan jurnalis yang professional, berarti media dan jurnalis akan selalu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada khalayak berdasarkan Standar Kinerja, Standar Prilaku, dan Standar Etika baik yang ditetapkan oleh pihak media dan jurnalis di internal mereka sendiri, maupun yang ditetapkan oleh pihak diluar mereka seperti pemerintah dan institusi publik lainnya.

Lebih jauh bila kita cermati, didalam standar kinerja, standar prilaku, dan standar etika tersebut secara umum sudah memuat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 3 kerangka akuntabilitas media yang lain. Jadi dengan menerapkan dan menjadikan kerangka professional responsibility sebagai prioritas utama, maka secara tidak langsung media dan jurnalis telah sekaligus menerapakan dan melaksanakan ketiga kerangka akuntabilitas media yang lain.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Log in